Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 3 Tahun 2014

Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; pejabat pengelola barang milik daerah; perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penerimaan dan penyaluran; penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; pembinaan, pengendalian, dan pengawasan; pembiayaan; tuntutan ganti rugi; dan ketentuan lain-lain

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batubara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Batubara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Limapuluh

Tanggal Penetapan

30 Januari 2014

Tanggal Pengundangan

03 Februari 2014

Tanggal Berlaku

03 Februari 2014

Sumber

LD.2014/No.3

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Batubara

Bidang

Halaman ini telah diakses 3685 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda_Batubara_Nomor 3 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa pengelolaan barang milik daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bertanggung jawab, perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib pengelolaan terhadap barang milik daerah. Untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, diperlukan suatu kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dengan unsurunsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah, oleh karenanya perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 40 Tahun 1994; PP Nomor 2 Tahun 2001; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 153 Tahun 2004; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Perdakab Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009; Perdakab Batubara Nomor 7 Tahun 2013. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; pejabat pengelola barang milik daerah; perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penerimaan dan penyaluran; penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; pembinaan, pengendalian, dan pengawasan; pembiayaan; tuntutan ganti rugi; dan ketentuan lain-lain
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014. - Barang Milik Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Perda ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. - Penyelesaian dokumen kepemilikan dilaksanakan oleh pengelola. - Seluruh Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga baik dalam bentuk kerja sama maupun yang telah dipisahkan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu ) tahun telah dilakukan penyesuaian dokumen perjanjian sesuai dengan Perda ini. - Barang Milik Daerah yang dalam penguasaan dan/atau pengelolaan perorangan atau badan hukum yang belum memiliki dokumen perjanjian, maka paling lama 1 (satu ) tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan Perda ini. - Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibebankan pada APBD. - Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemnfaatan (kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Perda ini, tetap dapat dilaksanakan. 36 Hlm, Penjelasan: 18 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521