Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang Definisi; Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pasarwajo

Tanggal Penetapan

12 Juli 2016

Tanggal Pengundangan

12 Juli 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2016/ NO. 112, LL 37 HLM

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton

Bidang

Halaman ini telah diakses 566 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Buton No. 2 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

urusan pemerintahan - daerah otonom
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2016/ NO. 112, LL 37 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, perlu mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom berdasarkan pembagian dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai karakteristik daerah; Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom perlu diganti; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Dalam peraturan ini diatur tentang Definisi; Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom 37 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521