Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 40 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA METRO

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan walikota ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan walikota metro nomor 22 tahun 2011 tentang sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kota metro

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 40 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA METRO

T.E.U.

Indonesia, Kota Metro

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Metro

Tanggal Penetapan

20 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

20 Desember 2017

Sumber

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Metro

Bidang

Halaman ini telah diakses 572 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro No 40 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

sistem-prosedur
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40,
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA METRO
ABSTRAK:	pelaksanaan peraturan daerah kota metro nomor 3 tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan telah ditetapkan peraturan walikota metro nomor 22 tahun 2011 tentang sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 1. undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 2. undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana 3. undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan 4. undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa 5. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dari ll way kanan, kabupaten dati ll lampung timur dan kotamadya dati ll metro 6. undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak 7. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 8. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 9. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelola dan tanggungjawab keuangan negara 10. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 11. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 12. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 13. peraturan pemerintah nomor 135 tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa 14. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 15. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 16. peraturan menteri dalam negeri nomor 55 tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya 17. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah 18. peraturan daerah kota metro nomor 2 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah 19. peraturan daerah kota metro nomor 3 tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 20. peraturan daerah kota metro nomor 7 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah 21. peraturan walikota metro nomor 22 tahun 2011 tentang sistem dan prosedur pemungutan bea peraturan walikota ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan walikota metro nomor 22 tahun 2011 tentang sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kota metro
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521