Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GRATIS BAB III PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI BAB IV PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GRATIS BAB V STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR BAB VI KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS BAB VII MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS BAB IX KOMISI PENGAWAS PENYELENGGARA PENDIDIKAN GRATIS BAB X PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Masamba

Tanggal Penetapan

04 Juni 2014

Tanggal Pengundangan

04 Juni 2014

Tanggal Berlaku

04 Juni 2014

Sumber

BD.2014/No.20

Subjek

PENDIDIKAN - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 358 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 20 TAHUN 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2014/No.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 14 ayat (6), Pasal 17, Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor · 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 6. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 203); 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 9).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GRATIS BAB III PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI BAB IV PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GRATIS BAB V STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR BAB VI KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS BAB VII MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS BAB IX KOMISI PENGAWAS PENYELENGGARA PENDIDIKAN GRATIS BAB X PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2014.
NOMOR 20 TAHUN 2014
25 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT