Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2009

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 1 : Ban Galian Golongan "C" adalah Pasal 2 : Setiap Usaha Peambangan hanya dapat dilukan Pasal 3 : SIPD dn/atau Rekomendasi sebagaimana dimksud dalam Pasal 2 Pasal 4 : SIPD dn/atau Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Pasal 5 : Penolakan atas permohonan izin atau Rekornendasi Usaha Pasal 6 : Setiap pemberian SIPD dn/atau Rekomendasi Usaha Pertambangan Pasal 7 : Permintaan pendapat/pertimbangan mengenai saran teknis dan non tenis Pasal 8 : Permohonan Perpanjangan SIPD diajukan secara tetulis Pasal 9 : Sebelum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara Pasal 10 : SrPD atau Rekomendasi dapat dibatalkn/dicabut oleh Dinas Petambangan Pasal 11 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Masamba

Tanggal Penetapan

23 Maret 2009

Tanggal Pengundangan

23 Maret 2009

Tanggal Berlaku

23 Maret 2009

Sumber

BD.2009/No.18

Subjek

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 325 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 17 TAHUN 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2009/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:	a. bahwa mengingat potensi sumber daya mineral yang ada serta dalam rangka mengantisipasi percepaan pelakanan pemberian perizinan pengusahaan pertambangan Bahan Galian Golongan "C" di wilayah Kabupaten Luwu Utara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat 2 dan Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2008, maka perlu mengatur tentang Tata Cara Memperoleh Surat Izin Pertambangan Daeah Dan Rekomendasi Bahan Galian Golongan "C"; b. bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Ura tentang Tata Cara Mernperoleh Surat lzin Pertambangan Daeah (SIPD) dan Rekomendasi Bahan Galian Golongan "C"; 1 . Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Peambangan Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831 ); 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tenang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lemban Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lemban Negra Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lemban Negra Republik Indonesia Nomor 3984); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tenang Pengelolaan Linungan Hidup (Lemban Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tenang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Uara (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lemban Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tenang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tenang Perubahan Unang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tenang Pajak Daerah dan Retribusi Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tenang Penagihan Pajak dengan Srat Pksa (Lemban Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 129, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tenang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negra (Lemban Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenang Perbendaharaan Negra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemban Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenukan Peraan Peundang-Undangan (Lemban Negra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lemban Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenang Pemeinahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terhir dengan Undang-Unang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua aas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daeah (Lemban Negra Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tenang Perimbangan Keangan antra Pemerintab Pusat dan Pemerinab Daerab (Lembaran Negra Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 12, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Peraan Pemerinab Nomor 32 Tabun 1969 tenang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 11 Tabun 1967 tenang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Leman Negara Republik Indonesia Tabun 1967 Nomor 60, Tambahan Lemban Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubab beberapa kali terir Perauran Pemeinab Nomor 75 Tabun 2001 tentang Perubaban Kedua atas Perauran Pemerintab Nomor 32 Tabun 1969 tenang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 11 Tabun 1967 tentang Ketenan-Ketenan Pokok Petambangan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (4574); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengauran dan Pengawan Keselamatan Kerja di Bidang Peambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25,Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003); 15. Peraan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tenang Penggolongan Bahan Galian (Lemban Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174); 16. Peraan Pemeinab Nomor 27 Tabun 1999 tenang nalisis Mengenai Dampak Lingungan (Lemban Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembran Negra Republik Indonesia Nomor 3838); 17. Peraan Pemeinab Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 18. Peraturan Pemeintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Anar Pemerinab, Pemeinab Daerah Propinsi dan Pemeinaban Daerah Kabupate/Kota (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya ineral Nomor : 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamaan dan Kesehaan Kerja di Bidang Pertambangan Umum; 20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya ineral Nomor: 1453.K/29MEM/2000 anggal 3 Nopember 2000 tenang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerinab di Bidang Pertambangan Umum; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi· Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daeah Kabupaten Luwu Utra Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lemban Daerah Kabupaten Luwu Ura Nomor 179); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2008 tenang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan "C" (Lemban Daeah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 177); Pasal 1 : Ban Galian Golongan "C" adalah Pasal 2 : Setiap Usaha Peambangan hanya dapat dilukan Pasal 3 : SIPD dn/atau Rekomendasi sebagaimana dimksud dalam Pasal 2 Pasal 4 : SIPD dn/atau Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Pasal 5 : Penolakan atas permohonan izin atau Rekornendasi Usaha Pasal 6 : Setiap pemberian SIPD dn/atau Rekomendasi Usaha Pertambangan Pasal 7 : Permintaan pendapat/pertimbangan mengenai saran teknis dan non tenis Pasal 8 : Permohonan Perpanjangan SIPD diajukan secara tetulis Pasal 9 : Sebelum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara Pasal 10 : SrPD atau Rekomendasi dapat dibatalkn/dicabut oleh Dinas Petambangan Pasal 11 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2009. 7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2009

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT