Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2008

Penyertaan Saham Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Pada PT. Bank Sulsel Tahun Anggaran 2008

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERA TURAN BUP AT! TENT ANG PENYERT AAN SAHAM PEMERINT AH KABUPATEN LUWU UTARA PADA PT. BANK SUL.5EL TAHUN ANGGARAN 2008. Pasal 1 Penyertaan saham Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada PT.Bank Sulsel pada Tahun Anggaran 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah,-). Pasal 2 Menunjuk Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertindak untuk dan atas n3.f11a Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan Penyertaan Saharn pada PT. Bank Sulsel. Pasal 3 ini Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyertaan Saham Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Pada PT. Bank Sulsel Tahun Anggaran 2008

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Masamba

Tanggal Penetapan

03 September 2008

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

03 September 2008

Sumber

BD.2008/No.20

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 352 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 20 TAHUN 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYERTAAN SAHAM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA PADA PT. BANK SULSEL TAHUN ANGGARAN 2008
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2008/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyertaan Saham Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Pada PT. Bank Sulsel Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:	a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pe11dapatan Asli Daerah yang bersumber dari penerimaan Bagian Labji/Deviden atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulsel, dip'flldang perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada PT. Bank Sulsel Tahun Anggaran 2008; b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada PT. Bank Sulsel telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 pada -Kelompok Pembiayaan Daerah Jenis Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kode Rekening l.20.l.20.03100.00.6.2.2.02.02. Lembaga Keuangan Bank c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Pfraturan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor 13--Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomof 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);' : ' '' 2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran . Negara Republik Indonesit Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200; tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Trupbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4457) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemenntanan daerah (Lemnaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara fepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran regara Republik Indonesia Nomor 4578); . . 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tah11f1 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)1 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 12. Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 20,06 Nomor 05); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belan)a Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20); I .. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utrra Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yanls menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Dae�ah Kabupateri Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utf"a Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun ¥008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utarj Nomor 185); 17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 24); PERA TURAN BUP AT! TENT ANG PENYERT AAN SAHAM PEMERINT AH KABUPATEN LUWU UTARA PADA PT. BANK SUL.5EL TAHUN ANGGARAN 2008. Pasal 1 Penyertaan saham Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada PT.Bank Sulsel pada Tahun Anggaran 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah,-). Pasal 2 Menunjuk Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertindak untuk dan atas n3.f11a Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan Penyertaan Saharn pada PT. Bank Sulsel. Pasal 3 ini Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2008. 3

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521