Kriteria, Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG KRITERIA, TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT. Pasal 1 (1) Kriteria yang dapat dibantu Dana Tak Terduga akibat Bencana Alam yakni: a. Gempa Bumi b. Tanah Longsor c.Banjir d.Tsunami. e. Angin Kencang/ Angin Puting Beliung f. Kebakaran (2) Kriteria yang dapat dibantu Dana Tak Terduga akibat Kerusuhaan yakni : a. Kerusuhan Antar Suku b.Kerusuhan Antar Agama c. Kerusuhan Antar Ras d.Kerusuhan Antar Bangsa (3) Kriteria yang dapat dibantu akibat kejadian luar biasa yakni: a. Wabah Penyakit. b.Kekurangan Bahan Makanan/Pangan akibat gaga! panen. Pasal 2 Pengeluaran Belanja Tak Terduga untuk Tanggap Darurat berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari Instansi/Lembaga/SKPD berkenan setelah mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Pasal 3 Pimpinan Instansi/Lembaga/SKPD penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan laporan realisasi/ pertanggungjawaban tertulis kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bupati. Pasal 4 Besarnya pengeluaran belanja tak terduga untuk penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Instansi/Lembaga/SKPD yang memanfaatkan dana tersebut. Pasal 5 Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 02 Januari 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Serita Daerah.