Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2018

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI PELAKSAN BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK BAB V PENCATATAN SIPIL BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAB VII KIA BAB VIII PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK BAB IX PENGELOLAAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL BAB X PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL BAB XI BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAB XII PELAPORAN BAB XIII PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN BAB XIV HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN BAB XV PENGAWASAN BAB XVI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA BAB XVII PEMBIAYAAN BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIX KETENTUAN PIDANA BAB XX KETENTUAN PERALIHAN BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulungan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Tanjung Selor

Tanggal Penetapan

28 Februari 2018

Tanggal Pengundangan

28 Februari 2018

Tanggal Berlaku

28 Februari 2018

Sumber

LD Tahun 2018/No. 1, TLD No. 31

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulungan

Bidang

Halaman ini telah diakses 675 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 1 Tahun 2018 Penyenlenggaraan Administrasi Kependudukan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2018/No. 1, TLD No. 31
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI PELAKSAN BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK BAB V PENCATATAN SIPIL BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAB VII KIA BAB VIII PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK BAB IX PENGELOLAAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL BAB X PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL BAB XI BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAB XII PELAPORAN BAB XIII PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN BAB XIV HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN BAB XV PENGAWASAN BAB XVI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA BAB XVII PEMBIAYAAN BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIX KETENTUAN PIDANA BAB XX KETENTUAN PERALIHAN BAB XXI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 64 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2018

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT