Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 9 Tahun 2016

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, perencanaan PUG, penganggaran responsif gender, pelaksananaan dan kelembagaan PUG, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan, partisipasi masyarakat dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bangka Belitung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pangkal Pinang

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

18 Juli 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/NO.9 Seri E

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung

Bidang

Halaman ini telah diakses 936 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA No. 9 Tahun 2016_Pengarusutamaan Gender.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENGARUSUTAMAAN GENDER – PEMBANGUNAN DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2016/NO.9 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	Dalam rangka rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan sangat diperlukan pengarusutamaan gender, sehingga kaum perempuan dapat semakin berperan dalam proses pembangunan. Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 15 Tahun 2008; Perda Provinsi Nomor 13 Tahun 2007; Perda Provinsi Nomor 6 Tahun 2012. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, perencanaan PUG, penganggaran responsif gender, pelaksananaan dan kelembagaan PUG, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan, partisipasi masyarakat dan ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 20 hlm