Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019

Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ; BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN; BAB IV PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN ; BAB V PENGGUNAAN; BAB VI PEMANFAATAN ; BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; BAB VIII PENILAIAN; BAB IX PEMlNDAHTANGANAN ; BAB X PEMUSNAHAN ; BAB XI PENGHAPUSAN ; BAB XII PENATAUSAHAAN; BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB XIV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ; BAB XV BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA; BAB XVI GANTI RUGI DAN SANKSI; BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

18 Februari 2019

Tanggal Pengundangan

19 Februari 2019

Tanggal Berlaku

19 Februari 2019

Sumber

LD.2019/57

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1062 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab Seruyan No 1 Tahun 2019 ttg Pengelolaan BMD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengelolaan barang milik daerah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/57
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal dengan bcrdasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal dengan bcrdasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ; BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN; BAB IV PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN ; BAB V PENGGUNAAN; BAB VI PEMANFAATAN ; BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; BAB VIII PENILAIAN; BAB IX PEMlNDAHTANGANAN ; BAB X PEMUSNAHAN ; BAB XI PENGHAPUSAN ; BAB XII PENATAUSAHAAN; BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB XIV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ; BAB XV BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA; BAB XVI GANTI RUGI DAN SANKSI; BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 31 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 64 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521