Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 39 Tahun 2013

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA NASKAH DINAS BAB III NASKAH DINAS BAB IV STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD BAB V KOP NASKAH DINAS BAB VI SAMPUL NASKAH DINAS BAB VII PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, PENEMPATAN NOMOR HALAMAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS BAB VIII PAPAN NAMA BAB IX KETENTUAN LAIN–LAIN BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wajo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Sengkang

Tanggal Penetapan

11 Desember 2013

Tanggal Pengundangan

11 Desember 2013

Tanggal Berlaku

11 Desember 2013

Sumber

BD.2013/No.39

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wajo

Bidang

Halaman ini telah diakses 639 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup. Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah Dinas.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2013/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo
ABSTRAK:	a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Instansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas, maka dalam upaya mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat perlu menata ulang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo; b. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu direvisi kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wajo tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. 1. Pasal 18 (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Keputusan Negara Republik Indonesia Nomor 176); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata, Pos dan Komunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B.48/HK 103/MPTM-83, Nomor 25 Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4); 19. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA NASKAH DINAS BAB III NASKAH DINAS BAB IV STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD BAB V KOP NASKAH DINAS BAB VI SAMPUL NASKAH DINAS BAB VII PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, PENEMPATAN NOMOR HALAMAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS BAB VIII PAPAN NAMA BAB IX KETENTUAN LAIN–LAIN BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2013. NOMOR 39 TAHUN 2013 138 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 39 Tahun 2013

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT