Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 05 Tahun 2017

Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : KEWENANGAN PENANAMAN MODAL BAB V : KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL SKALA DAERAH BAB VI : PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL BAB VII : PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI BAB IX : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X : PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB XI : PENYELESAIAN SENGKETA BAB XII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

05 Juni 2017

Tanggal Pengundangan

05 Juni 2017

Tanggal Berlaku

05 Juni 2017

Sumber

LD.2017/No.05

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 629 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Palopo Nomor 5 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENANAMAN MODAL
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2017/No.05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal
ABSTRAK:	a. bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, peluang pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaaan lapangan kerja; b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan Penanaman Modal perlu menciptakan kemudahan pelayanan dan fasililasi untuk yang berpengaruh bagi peningkatan realisasi Penanaroan Modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kola Palopo menjadi daerah yang menarik bagi Penanarnan Modal; c. bahwa dengan telab diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UndangUndang Noroor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagairoana telab diubab dengan Undang-Undang Noroor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah, Pemerintah Oaerah mempunyai kewenangan dibidang Penanaman Modal Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagairnana dirnaksud dalam huruf a, huruf h dan huruf c, perlu merohentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 3214); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kola Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 241 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 5. Undang-Undang Noroor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Ruang Undang- (Lembaran Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penalaan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 4846); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 19. Pera.turan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miiik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5533); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jndustri (Lembaran Negara Repubhlc Indonesia Tahun 2015 Nomor 329,. Tarohaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797); 21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembmau Negara Republik Judonesia Tab.un 2012 Nomor 42}; 22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang PenyeJenggaraan Pefayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 23. Peraturan Presiden Norn.or 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman ModaI(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97); 24. Peraturan Daerah Provmsi Sulawesi Se\atan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 13); 25. Organisasi Peraturan Daerah Perangkat Kota Palopo Nomor 8 Tabun 2016 tentang Daerah (Lembaran Dacrah Tahun 2016 Nomor 87 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : KEWENANGAN PENANAMAN MODAL BAB V : KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL SKALA DAERAH BAB VI : PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL BAB VII : PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI BAB IX : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X : PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB XI : PENYELESAIAN SENGKETA BAB XII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017. 21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 05 Tahun 2017

Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT