Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 09 Tahun 2018

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III : IZIN TENAGA KESEHATAN BAB IV : PERIZINAN BAB V : SURAT TANDA DAFTAR BAB VI : MASA BERLAKU PERIZINA BAB VII : HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VIII : MUTU PELAYANAN BAB IX : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X : BERAKHIRNYA PERIZINAN BAB XI : SANKSI ADMINISTRASI BAB XII : KETENTUANPERALIHAN BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palopo Nomor 09 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

08 Februari 2018

Tanggal Pengundangan

08 Februari 2018

Tanggal Berlaku

08 Februari 2018

Sumber

BD.2018/No.10

Subjek

PENDIDIKAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 461 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwa Palopo Nomor 9 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 09, BD.2018/No.10
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ten tang Izin Kesehatan, terkait dengan penertiban Izin Tenaga Kesehatan dan surat tanda daftar b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perizinan Tenaga Kesehat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 24. tambahan Negara RI Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Peneyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optimetris; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 ten tang Registrasi Tenaga Kesehatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 ten tang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi; 16. Peraturan Meteri Kesehatan Nomor Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Praktik Penata Anastesi; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek; 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 22. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8); 23. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo; BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III : IZIN TENAGA KESEHATAN BAB IV : PERIZINAN BAB V : SURAT TANDA DAFTAR BAB VI : MASA BERLAKU PERIZINA BAB VII : HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VIII : MUTU PELAYANAN BAB IX : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X : BERAKHIRNYA PERIZINAN BAB XI : SANKSI ADMINISTRASI BAB XII : KETENTUANPERALIHAN BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018. 15 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 09 Tahun 2018

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT