Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 45 Tahun 2017

Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : AKSES lNFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN BAB IV : KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAB V : KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASJ BAB VI : PENDANAAN BAB VII : MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAB IX : KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI BAB X : FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palopo Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

07 September 2017

Tanggal Pengundangan

07 September 2017

Tanggal Berlaku

07 September 2017

Sumber

BD.2017/No.45

Subjek

PERS, POS, DAN PERIKLANAN - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 405 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwa Nomor 45 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BD.2017/No.45
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan alruntabel sebagai salah satu syarat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan suatu pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi; b. bahwa pejabat pengelola infonnasi dan dokumentasi merupakan komponen utama dalam terselenggaranya pelayanan infonnasi dan dokumentasi, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Infonnasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Susunan PLID di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/W alikota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Infonnasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : AKSES lNFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN BAB IV : KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAB V : KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASJ BAB VI : PENDANAAN BAB VII : MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAB IX : KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI BAB X : FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH BAB XI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2017. 48

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 45 Tahun 2017

Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT