Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2019

PENGEMBANGAN TERPADU KEPARIWISATAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tujuan Pengaturan Kepariwisataan adalah: 1. Sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan Kepariwisataan di seluruh wilayah Kabupaten agar pemanfaatan Obyek wisata dapat dilakukan secara optimal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2. Sebagai dasar untuk melakukan proteksi (pengawasan, perlindungan dan pengamanan) ancaman perusakan kawasan Kepariwisataan dan pelibatan para pihak dalam upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; 3. Sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan Kepariwisataan di Daerah;. 4. Sebagai dasar koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar berbagai pihak terkait dalam pengelolaan Kepariwisataan agar dapat memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, dan memperkukuh jati diri serta kesatuan bangsa.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2019 tentang PENGEMBANGAN TERPADU KEPARIWISATAAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanggamus

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kota Agung

Tanggal Penetapan

04 Februari 2019

Tanggal Pengundangan

05 Februari 2019

Tanggal Berlaku

05 Februari 2019

Sumber

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

Bidang

Halaman ini telah diakses 1103 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 06 Tahun 2019 ttg Pengembangan Terpadu Kepariwisataan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PARIWISATA
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGEMBANGAN TERPADU KEPARIWISATAAN
ABSTRAK:	1. Kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus memerlukan pengembangan secara optimal baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan, mewujudkan dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya, serta mengembangkan objek dan daya tarik wisata agar kepariwisataan menjadi salah satu penggerak aktivitas perekonomian masyarakat di samping sebagai wahana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan wisata; 2. Kerusakan kawasan wisata, kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan semakin meningkat, di samping itu pengembangan dan pembangunan kepariwisataan masih bersifat terbatas dan parsial; 3. Pengembangan kepariwisataan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan kepariwisataan nasional, untuk itu dibutuhkan keterlibatan para pelaku usaha kepariwisataan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; 4. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/KPTS-II/1996 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan pariwisata Alam; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; 18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2031; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2025; 22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus. Tujuan Pengaturan Kepariwisataan adalah: 1. Sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan Kepariwisataan di seluruh wilayah Kabupaten agar pemanfaatan Obyek wisata dapat dilakukan secara optimal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2. Sebagai dasar untuk melakukan proteksi (pengawasan, perlindungan dan pengamanan) ancaman perusakan kawasan Kepariwisataan dan pelibatan para pihak dalam upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; 3. Sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan Kepariwisataan di Daerah;. 4. Sebagai dasar koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar berbagai pihak terkait dalam pengelolaan Kepariwisataan agar dapat memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, dan memperkukuh jati diri serta kesatuan bangsa.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2019. 35

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521