Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 26 Tahun 2017

Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TUJUAN BAB III : PENGGOLONGAN PASAR BAB IV : PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODER BAB V : LOKASI DAii JARAK PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN BAB VI : KEMITRAAII USABA BAB VII : PERIZINAN BAB VIII : TATA CARA DAN PERSYARATAN' IZl1I USAHA PUSAT PERBELANJAAN DAN IZIN USAHA TOKO MODER BAB IX : PENGGANTIAN IZIN USAHA PERBELANJAAN DAN IZIN USAHA TOKO MODERN BAB X : PEMBINAAN DAN PENGAWAWASAN BAB XI : KEW'AJIBAN,LARANGAN BAB XII : Saaksi Admiaistrasi BAB XIII : KETENTUAN LAIN - LAIN BAB XIV : KETENTUAN PERALIAN BAB XV : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palopo Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

13 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

13 Februari 2017

Tanggal Berlaku

13 Februari 2017

Sumber

BD.2017/No.26

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 666 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwa Nomor 26 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2017/No.26
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:	a. bahwa dengan semakin berkembangnya Pusat Perbelanjaan dan Tako Modern yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pasar Tradisional dan usaha kecil sejenis maka dipandang perlu melakukan penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Tako Modern; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat pembelanjaan dan Tako Modern; I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkopcrasian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Pernaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 724); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 739); 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4866); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); 14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M - DAG/Per/ 12/2013, Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Trasional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modem. 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kata Palopo Tahun 2014 Nomor 10}; 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TUJUAN BAB III : PENGGOLONGAN PASAR BAB IV : PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODER BAB V : LOKASI DAii JARAK PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN BAB VI : KEMITRAAII USABA BAB VII : PERIZINAN BAB VIII : TATA CARA DAN PERSYARATAN' IZl1I USAHA PUSAT PERBELANJAAN DAN IZIN USAHA TOKO MODER BAB IX : PENGGANTIAN IZIN USAHA PERBELANJAAN DAN IZIN USAHA TOKO MODERN BAB X : PEMBINAAN DAN PENGAWAWASAN BAB XI : KEW'AJIBAN,LARANGAN BAB XII : Saaksi Admiaistrasi BAB XIII : KETENTUAN LAIN - LAIN BAB XIV : KETENTUAN PERALIAN BAB XV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Tako Modem dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 22 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 26 Tahun 2017

Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT