Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2019

PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 7. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai factor produksi yang utama BAB II ASAS Pasal 2 BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 3-5 BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 6 Bagian Kesatu Pengembangan Seni Budaya Pasal 7 Bagian Kedua Pengembangan Ekonomi Kreatif Pasal 8 Bagian Ketiga Kelembagaan Pasal 9-11 Bagian Keempat Peran Pemerintah Daerah Pasal 12 Bagian Kelima Peran Masyarakat, BUMN, BUMS, BUMD,dan BUMDes Pasal 13-14 Bagian Keenam Hak, Kewajiban dan Larangan Pasal 15-17 Bagian Ketujuh Penghargaan Pasal 18 Bagian Kedelapan Sanksi Administratif Pasal 19 BAB V PEMBIAYAAN Pasal 20 BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2019 tentang PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pesawaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Gedong Tataan

Tanggal Penetapan

11 Februari 2019

Tanggal Pengundangan

11 Februari 2019

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PEREKONOMIAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pesawaran

Bidang

Halaman ini telah diakses 783 kali

FILE-FILE PERATURAN

634-Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

budaya-ekonomi kreatif

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF

ABSTRAK:

a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi seni budaya beserta cagar alam dan cagar budaya yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumberdaya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi rencana pengembangan pariwisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat; c. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata dan mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif sebagimana dimaksud dalam huruf b, perlu membuat regulasi dalam penataan, pengelolaan dan pengembangan secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengembangan Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Pantai, Kuliner dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 33);
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 7. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai factor produksi yang utama BAB II ASAS Pasal 2 BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 3-5 BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 6 Bagian Kesatu Pengembangan Seni Budaya Pasal 7 Bagian Kedua Pengembangan Ekonomi Kreatif Pasal 8 Bagian Ketiga Kelembagaan Pasal 9-11 Bagian Keempat Peran Pemerintah Daerah Pasal 12 Bagian Kelima Peran Masyarakat, BUMN, BUMS, BUMD,dan BUMDes Pasal 13-14 Bagian Keenam Hak, Kewajiban dan Larangan Pasal 15-17 Bagian Ketujuh Penghargaan Pasal 18 Bagian Kedelapan Sanksi Administratif Pasal 19 BAB V PEMBIAYAAN Pasal 20 BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521