Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 1 Tahun 2016

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pajak Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh Orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Maluku

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Ambon

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

25 Juli 2017

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/1,TLD NO.1, LL PROVINSI MALUKU: 59 HLM

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Maluku

Bidang

Halaman ini telah diakses 5399 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Promal No. 1 Tahun 2016 (Ekstrak).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Prov. Maluku No. 19 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok
PERDA Prov. Maluku No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
PERDA Prov. Maluku No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
PERDA Prov. Maluku No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
PERDA Prov. Maluku No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PERDA Prov. Maluku No. 4 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PERDA Prov. Maluku No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
PERDA Prov. Maluku No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah

Mengubah :

PERDA Prov. Maluku No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

pajak daerah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/1,TLD NO.1, LL PROVINSI MALUKU: 59 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan Pendapatan Asli Daerah. Dukungan pendapatan asli daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di Bidang Pajak Daerah perlu ditinjau kembali, dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan tentang Pajak Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pajak Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh Orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, jenis Pajak daerah yang masih terutang sepanjang tidak diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor; b. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; c. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; d. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Air Permukaan; e. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Rokok; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penjelasan : 8 Hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521