Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 09 Tahun 2015

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV JENIS PAJAK DAERAH YANG DIBAGI HASILKAN KEPADA DESA DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIBAGI HASILNYA DIPERUNTUKKAN BAGI DESA TAHUN 2013 BAB V PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAB VI TATA CARA PENGALOKASIAN KE SETIAP DESA BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulukumba Nomor 09 Tahun 2015 tentang BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

05 Januari 2015

Tanggal Pengundangan

05 Januari 2015

Tanggal Berlaku

05 Januari 2015

Sumber

BD.2015/NO.09

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

Halaman ini telah diakses 382 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2015/NO.09
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu menetapkan alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bulukumba dan tata cara pengalokasiannya Kepada setiap desa b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk Desa 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat II di sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 2 Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Thaun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV JENIS PAJAK DAERAH YANG DIBAGI HASILKAN KEPADA DESA DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIBAGI HASILNYA DIPERUNTUKKAN BAGI DESA TAHUN 2013 BAB V PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAB VI TATA CARA PENGALOKASIAN KE SETIAP DESA BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015. NOMOR 9 TAHUN 2015 10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 09 Tahun 2015

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT