Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 08 Tahun 2016

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PANRITA LOPI FM

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Radio Swara Panrita Lopi FM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Radio Swara Panrita Lopi FM berkedudukan di Ibukota Daerah. (3) Radio Swara Panrita Lopi FM melekat secara kelembagaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 08 Tahun 2016 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PANRITA LOPI FM

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

07 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

07 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

07 Oktober 2016

Sumber

LD.2016/NO.08

Subjek

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

Halaman ini telah diakses 708 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Bulukumba Nomor 8 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

teleokumikasi - informatika
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2016/NO.08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PANRITA LOPI FM
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang dapat digunakan untuk mendorong implementasi hak konstitusional dalam menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam bingkai Sistem Penyiaran Nasional; b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan salah satu sarana efektif yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyebarluaskan informasi pembangunan daerah dan mendidik masyarakat, sekaligus meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam proses pembangunan. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487); 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. (1) Radio Swara Panrita Lopi FM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Radio Swara Panrita Lopi FM berkedudukan di Ibukota Daerah. (3) Radio Swara Panrita Lopi FM melekat secara kelembagaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendirian Lembaga penyiaran Publik Lokal Swara Panrita Lopi FM Kabupaten Bulukumba. 20 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 08 Tahun 2016

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PANRITA LOPI FM

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT