Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 05 Tahun 2016

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 05 Tahun 2016 tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

09 Maret 2016

Tanggal Pengundangan

23 Maret 2016

Tanggal Berlaku

23 Maret 2016

Sumber

LD.2016/NO.05

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

Halaman ini telah diakses 521 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Bulukumba Nomor 5 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pajak dan retribusi daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2016/NO.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK:

a. bahwa pendirian fasilitas menara telekomunikasi yang kian waktu semakin meningkat perlu diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar keberadaan menara telekomunikasi tersebut dapat serasi dengan tata ruang dan tata lingkungan, serta mempunyai nilai tambah bagi pendapatan daerah; b. bahwa seiring dengan maraknya penggunaan sarana teknologi komunikasi oleh masyarakat Bulukumba, telah berdampak pada meningkatnya pendirian fasilitas menara telekomunikasi, berhubung dengan itu sudah waktunya dilakukan pengaturan pengendalian menara telekomunikasi dalam suatu peraturan daerah; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, keberadaan menara telekomunikasi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pengaturannya dilakukan dengan peraturan daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21).
Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2016.
14 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521