Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 03 Tahun 2016

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pemberian Nama Jalan di Daerah berasal dari: a. nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa; b. nama tumbuhan, hewan, dan pulau di Indonesia; c. nama Pahlawan Nasional dan/atau Pejuang Daerah; d. nama tokoh masyarakat yang berjasa pada masa perjuangan kemerdekaan dan pembangunan yang telah meninggal dunia; e. nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan ajaran agama yang telah meninggal dunia; dan f. nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan menyinggung unsur Suku, Agama, Ras, serta Antar golongan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 03 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

31 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

01 Februari 2016

Tanggal Berlaku

01 Februari 2016

Sumber

LD.2016/NO.03

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

Halaman ini telah diakses 543 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Bulukumba Nomor 3 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

standar / pedoman
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2016/NO.03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN
ABSTRAK:	a. bahwa jalan merupakan salah satu prasarana perhubungan yang pada hakekatnya merupakan unsur penting dalam mengusahakan kehidupan masyarakat; b. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan perlu diatur serta ditetapkan nama jalan yang ada di Kabupaten Bulukumba; c. bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 224); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21). Pemberian Nama Jalan di Daerah berasal dari: a. nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa; b. nama tumbuhan, hewan, dan pulau di Indonesia; c. nama Pahlawan Nasional dan/atau Pejuang Daerah; d. nama tokoh masyarakat yang berjasa pada masa perjuangan kemerdekaan dan pembangunan yang telah meninggal dunia; e. nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan ajaran agama yang telah meninggal dunia; dan f. nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan menyinggung unsur Suku, Agama, Ras, serta Antar golongan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2016. 12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521