Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2016

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUBAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang berstatus badan hukum dan/atau badan usaha. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perseroan terbatas; b. perseroan komanditer; c. badan usaha milik negara; dan/atau d. badan usaha milik daerah. (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1 (satu) tahun. (4) Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUBAHAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

31 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

01 Februari 2016

Tanggal Berlaku

01 Februari 2016

Sumber

LD.2016/NO.02

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

Halaman ini telah diakses 596 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Bulukumba Nomor 2 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

standar / pedoman
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2016/NO.02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUBAHAN
ABSTRAK:	a. bahwa pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945; b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, perlu dilakukan hubungan yang selaras antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha sesuai kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; c. bahwa agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat memperoleh hasil yang optimal maka diperlukan adanya pedoman dan kepastian hukum untuk penyalurannya dalam bentuk Peraturan Daerah. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4866); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 perihal Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. (1) Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang berstatus badan hukum dan/atau badan usaha. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perseroan terbatas; b. perseroan komanditer; c. badan usaha milik negara; dan/atau d. badan usaha milik daerah. (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1 (satu) tahun. (4) Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2016. 23 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521