Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2013

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA BAB III DINAS KESEHATAN BAB IV DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN KEPARIWISATAAN BAB V DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA BAB VI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BAB VII DINAS PERTANIAN BAB VIII DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL BAB IX DINAS PEKERJAAN UMUM BAB X DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIL BAB XI DINAS PENDAPATAN DAERAH BAB XII DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP BAB XIII UNIT PELAKSANA TEKNIS BAB XIV JABATAN FUNGSIONAL BAB XV TATA KERJA BAB XVI RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

25 November 2013

Tanggal Pengundangan

25 November 2013

Tanggal Berlaku

25 November 2013

Sumber

LD.2013/NO.08

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 522 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Takalar Nomor 8 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2013/NO.08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TAKALAR
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penataan ulang organisasi perangkat Daerah Kabupaten Takalar sebagaiamana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 4); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar; BUPATI TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 08 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TAKALAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penataan ulang organisasi perangkat Daerah Kabupaten Takalar sebagaiamana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 4); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar; BUPATI TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 08 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TAKALAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penataan ulang organisasi perangkat Daerah Kabupaten Takalar sebagaiamana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 4); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5050); 4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433; 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674); 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851); 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866); 11. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966); 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967); 13. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067); 17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kwasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067); 18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA BAB III DINAS KESEHATAN BAB IV DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN KEPARIWISATAAN BAB V DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA BAB VI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BAB VII DINAS PERTANIAN BAB VIII DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL BAB IX DINAS PEKERJAAN UMUM BAB X DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIL BAB XI DINAS PENDAPATAN DAERAH BAB XII DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP BAB XIII UNIT PELAKSANA TEKNIS BAB XIV JABATAN FUNGSIONAL BAB XV TATA KERJA BAB XVI RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013. NOMOR : 08 TAHUN 2013 42

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2013

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT