Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2012

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAB IV RETRIBUSI IZIN GANGGUAN BAB V RETRIBUSI IZIN TRAYEK BAB VI RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB IX KEBERATAN BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

23 Agustus 2012

Tanggal Pengundangan

23 Agustus 2012

Tanggal Berlaku

23 Agustus 2012

Sumber

LD.2012/NO.11

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 542 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Takalar Nomor 11 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 140 dan pasal 141 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 1.Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staatsblad Tahun1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450); 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 100 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …… Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun Nomor); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar(Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 02 ); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAB IV RETRIBUSI IZIN GANGGUAN BAB V RETRIBUSI IZIN TRAYEK BAB VI RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB IX KEBERATAN BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2012. NOMOR 11 TAHUN 2012 29

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2012

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT