Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2011

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT BAB IV SATUAN PENDIDIKAN BAB V PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL BAB VI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAB VII PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS BAB VIII PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL BAB IX PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAB X KURIKULUM BAB XI PESERTA DIDIK BAB XII SARANA DAN PRASARANA BAB XIII EVALUASI BAB XIV AKREDITAS BAB XV PENGAWASAN BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XVII PENDANAAN PENDIDIKAN BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2011 tentang SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

30 November 2011

Tanggal Pengundangan

30 November 2011

Tanggal Berlaku

30 November 2011

Sumber

LD.2011/NO.09

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 595 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Takalar Nomor 9 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2011/NO.09
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:	: a. Bahwa pendidikan merupakan suatu system yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan pertisipasi masyarakat; b. Bahwa system pendidikan dilaksanakan dalam rangka menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terpuruk untuk Anak; 21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak; 23. Peraturan Menteri Pendidkan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah; 24. Peraturan Menteri Pendidkan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan; 25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya 27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah; 28. Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur’an pada Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT BAB IV SATUAN PENDIDIKAN BAB V PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL BAB VI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAB VII PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS BAB VIII PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL BAB IX PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAB X KURIKULUM BAB XI PESERTA DIDIK BAB XII SARANA DAN PRASARANA BAB XIII EVALUASI BAB XIV AKREDITAS BAB XV PENGAWASAN BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XVII PENDANAAN PENDIDIKAN BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011. NOMOR : 09 TAHUN 2011 19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2011

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT