Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018

Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Ruang Lingkup, 4. Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Izin Usaha, 5. Ketentuan Jam Operasional, 6. Pengawasan dan Pengendalian, 7. Sanksi Administrasi, 8. Ketentuan Peralihan, 9. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanah Laut

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Pelaihari

Tanggal Penetapan

08 Agustus 2018

Tanggal Pengundangan

08 Agustus 2018

Tanggal Berlaku

08 Agustus 2018

Sumber

BD.2018/No.45

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Bidang

Halaman ini telah diakses 328 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup 45 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perizinan, Pelayanan Publik

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2018/No.45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tanah Laut dan dalam Rangka Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta memperlancar proses pelayanan perizinan kepada masyarakat perlu di atur Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Ruang Lingkup, 4. Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Izin Usaha, 5. Ketentuan Jam Operasional, 6. Pengawasan dan Pengendalian, 7. Sanksi Administrasi, 8. Ketentuan Peralihan, 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2018.
13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018

Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT