Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik , dengan Sistematika sebagai berikut : 1. KETENTUAN UMUM; 2. AZAS; 3. PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB; 4. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN; 5. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK; 6. KERJASAMA PENYELENGGARA; 7. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI; 8. PEMANTAUAN DAN EVALUASI; 9. PERAN SERTA MASYARAKAT; 10. KERAHASIAAN DOKUMEN; 11. PENGAWASAN; 12. PENYELESAIAN PENGADUAN; 13. KETENTUAN SANKSI; 14. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Dharmasraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Pulau Punjung

Tanggal Penetapan

13 Agustus 2018

Tanggal Pengundangan

13 Agustus 2018

Tanggal Berlaku

13 Agustus 2018

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 5

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Bidang

Halaman ini telah diakses 441 kali

FILE-FILE PERATURAN

nperda no. 5 tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perizinan, Pelayanan Publik-

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK:

bahwa pelayanan publik merupakan urusan pemerintahan daerah yang harus senantiasa dilakukan peningkatan kualitasnya sesuai denga ketentuan peraturan perundang- undangan guna menjamin kesederhanaan, kemudahan dan kemanfaatan bagi masyarakat; bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan didukung dengan adanya kemajuan teknologi, maka pemerintah Kabupaten Dharmasraya dituntut untuk melakukan peningkatan dan perbaikan pelayanan publik; bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta mempertegas hak dan kewajiban setiap warga masyarakat, korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi dasar pengaturan yang jelas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik , dengan Sistematika sebagai berikut : 1. KETENTUAN UMUM; 2. AZAS; 3. PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB; 4. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN; 5. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK; 6. KERJASAMA PENYELENGGARA; 7. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI; 8. PEMANTAUAN DAN EVALUASI; 9. PERAN SERTA MASYARAKAT; 10. KERAHASIAAN DOKUMEN; 11. PENGAWASAN; 12. PENYELESAIAN PENGADUAN; 13. KETENTUAN SANKSI; 14. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018.
41 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT