Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dengan Sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan umum; 2. Nama, objek, dan subjek retribusi; 3. Golongan retribusi; 4. Cara mengukur tingkat pengunaan jasa; 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi; 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi; 7. Pemungutan dan pemanfaatan; 8. Saat retribusi terutang; 9. Tata cara pembayaran; 10. Sanksi administratif; 11. Tata cara penagihan; 12. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; 13. Keberatan; 14. Pengembalian kelebihan pembayaran; 15. Kedaluwarsa penagihan; 16. Insentif pemungutan; 17. Ketentuan penyidikan; 18. Ketentuan pidana; 19. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Dharmasraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Pulau Punjung

Tanggal Penetapan

27 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2018

Tanggal Berlaku

27 Desember 2018

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 11

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Bidang

Halaman ini telah diakses 508 kali

FILE-FILE PERATURAN

perda no. 11 tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

ABSTRAK:

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu objek retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan; bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Dharmasraya serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 2 Tahun 1981, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Permendag No. 08/M-DAG/PER/3/2010, Permendag No. 70/M-DAG/PER/10/2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dengan Sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan umum; 2. Nama, objek, dan subjek retribusi; 3. Golongan retribusi; 4. Cara mengukur tingkat pengunaan jasa; 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi; 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi; 7. Pemungutan dan pemanfaatan; 8. Saat retribusi terutang; 9. Tata cara pembayaran; 10. Sanksi administratif; 11. Tata cara penagihan; 12. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; 13. Keberatan; 14. Pengembalian kelebihan pembayaran; 15. Kedaluwarsa penagihan; 16. Insentif pemungutan; 17. Ketentuan penyidikan; 18. Ketentuan pidana; 19. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
22 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT