Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (3PR) PESISIR TANADOANG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Besarnya nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan ditetapkan sebagai berikut: a. Modal dasar sebesar: 1) Rp. 400,000.000,- (empat ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Selayar Tahun 2005; 2) Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Selayar Tahun 2006; b. Modal disetor sebesar; 1) Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dianggarkan melalui Perubahan APBD Kabupaten Selayar Tahun 2006; 2) Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Selayar Tahun 2008; 3) Rp, 1.500.0OO.COO.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten kepulauan Selayar Tahun 2009;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (3PR) PESISIR TANADOANG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Selayar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Benteng

Tanggal Penetapan

07 Oktober 2010

Tanggal Pengundangan

17 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

07 Oktober 2010

Sumber

LD.2010/NO.06

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Selayar

Bidang

Halaman ini telah diakses 432 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Selayar Nomor 6 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penanaman MOdal / Investasi
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2010/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (3PR) PESISIR TANADOANG
ABSTRAK:	a. bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Sank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang. perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1322); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3S Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga; Besarnya nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan ditetapkan sebagai berikut: a. Modal dasar sebesar: 1) Rp. 400,000.000,- (empat ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Selayar Tahun 2005; 2) Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Selayar Tahun 2006; b. Modal disetor sebesar; 1) Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dianggarkan melalui Perubahan APBD Kabupaten Selayar Tahun 2006; 2) Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Selayar Tahun 2008; 3) Rp, 1.500.0OO.COO.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten kepulauan Selayar Tahun 2009;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2010. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang 5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521