Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 11 Tahun 2008

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II LEMBAGA PELAKSANA BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XII KADALUARSA PENAGIHAN BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYIDIKAN BAB XV KETENTUAN PIDANA BAB XVI PEMBIAYAAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 11 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Selayar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Benteng

Tanggal Penetapan

23 Juni 2008

Tanggal Pengundangan

01 Juli 2008

Tanggal Berlaku

01 Juli 2008

Sumber

LD.2008/NO.11

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Selayar

Bidang

Halaman ini telah diakses 419 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Selayar Nomor 11 Tahun 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2008/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di bidang perizinan, maka dipandang perlu meninjau kembali sistem pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sejalan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung; b. bahwa peninjauan dan penyesuaian dimaksud bertujuan untuk menciptakan obyektifitas, akuntabilitas, dan kualitas pengenaan tarif pada bangunan tersebut; c. bahwa dalam rangka terciptanya kenyamanan pemukiman bagi masyarakat, maka diperlukan proses perizinan penataan dan keteraturan mengenai kelayakan suatu bangunan untuk didirikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah– Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 05);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II LEMBAGA PELAKSANA BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XII KADALUARSA PENAGIHAN BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYIDIKAN BAB XV KETENTUAN PIDANA BAB XVI PEMBIAYAAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2008.
NOMOR 11 TAHUN 2008
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 11 Tahun 2008

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT