Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 22 Tahun 2014

PENGELOLAAN DAERAH PENGALIRAN SUNGAI TERPADU PROVINSI LAMPUNG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengaturan terhadap pengelolaan DAS terpadu dimaksudkan scbagai pedoman dalam mengelola DAS terpadu sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang me1a1ui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 22 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN DAERAH PENGALIRAN SUNGAI TERPADU PROVINSI LAMPUNG

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Lampung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Bandar Lampung

Tanggal Penetapan

12 September 2014

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

12 September 2014

Sumber

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Lampung

Bidang

Halaman ini telah diakses 1089 kali

FILE-FILE PERATURAN

P_LAMPUNG_22_2014.pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

daerah aliran sungai (das), air

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN DAERAH PENGALIRAN SUNGAI TERPADU PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK:

a. daerah aliran sungai merupakan ekosistem yang utuh dari hulu sempai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tarrah., vegcta.ei, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan; b. sebagian kcwcnangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalarn rangka mendukung tcraelcrtggere.nya pengclolaan Daerah AIiran Sungai yang terpadu di Provinsi Larnpung; c. kerueakan daerah aliran sungai di Provinsi Lampung dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah Iongsor, penurunan kualitas air, krisis air danjatau kekeringan yang telah berdampak pada perekonornian dan tata kehidupan masyarakat; d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Lampung;
1. Pasai 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; 3. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1964; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 10. Undang-Undang Nornor-18 Tahun 2008; 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013; 15. Peraturan Pemerintab Nomor 82 Tahun 2001; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007; 17. Peraturan Pcmerintah Nomor 42 'Tahun 2008; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2011; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; 20. Peraturan Pemerintah Nomar 37 Tahun 2012 ; 21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tabun 2003; 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/menhut-II/2009; 23. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor I Tahun 2014 ; 24. Peraturan Menteri Kehutanan Namor P.60/Menhut-Il/2013; 25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tabun 2009; 26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009; 27. Peraturan Daerah Proviriai Lamptmg Nomor 1 Tahun 2010; 28. Peraturan Daerah Pravinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011; 29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014;
Pengaturan terhadap pengelolaan DAS terpadu dimaksudkan scbagai pedoman dalam mengelola DAS terpadu sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang me1a1ui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
14 Halaman, dan 4 Halaman Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521