Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pare-Pare Nomor 47 Tahun 2019

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA PAREPARE

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa, Tanggung Jawab, Tugas dan Prinsip Kode Etik, Pemeriksaan Atas Dasar Temuan, Pemeriksaan Dan Keputusan, dan Keuangan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 47 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA PAREPARE

T.E.U.

Indonesia, Kota Pare-Pare

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Parepare

Tanggal Penetapan

27 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2017

Tanggal Berlaku

27 Desember 2017

Sumber

LK.2017/NO.47

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pare-Pare

Bidang

Halaman ini telah diakses 487 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwa-Nomor-47-Tahun-2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan pengadaan kota parepare
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, LK.2017/NO.47
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA PAREPARE
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka Penyesuaian terhadap perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Daerah untuk lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Parepare; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Kota Parepare. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republike Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran daerah Kota Parepare Nomor 127); 13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Parepare (Berita Daerah- Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 6); 14. Peraturan Walikota Parepare Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 129); Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa, Tanggung Jawab, Tugas dan Prinsip Kode Etik, Pemeriksaan Atas Dasar Temuan, Pemeriksaan Dan Keputusan, dan Keuangan
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017. 12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pare-Pare Nomor 47 Tahun 2019

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA PAREPARE

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT