Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2014

TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN FASILITAS GEDUNG SIDRAP CENTER

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Yang dapat dibebaskan dari Retribusi kamar GSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut : a. merupakan Pelajar dan Mahasiswa yang berprestasi; b. pelajar dan Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah mereka yang memiliki prestasi dalam bidang akademik dan/atau prestasi-prestasi bidang olah raga, seni dan budaya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN FASILITAS GEDUNG SIDRAP CENTER

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Pangkajene Sidenreng

Tanggal Penetapan

10 Juli 2014

Tanggal Pengundangan

10 Juli 2014

Tanggal Berlaku

10 Juli 2014

Sumber

BD.2014/NO.13

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang

Halaman ini telah diakses 488 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Sidrap Nomor 13 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak dan retribusi daerah
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2014/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN FASILITAS GEDUNG SIDRAP CENTER
ABSTRAK:	a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu mengatur tata cara pembebasan retribusi fasililitas Gedung Sidrap Center; b. bahwa sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk membantu pelajar/mahasiswa berprestasi dan mengefektifkan penggunaan Gedung Sidrap Center, maka dipandang perlu mengatur tata cara pemanfaatannya. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10); 14. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan /Villa (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 13); Yang dapat dibebaskan dari Retribusi kamar GSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut : a. merupakan Pelajar dan Mahasiswa yang berprestasi; b. pelajar dan Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah mereka yang memiliki prestasi dalam bidang akademik dan/atau prestasi-prestasi bidang olah raga, seni dan budaya.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2014. 10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2014

TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN FASILITAS GEDUNG SIDRAP CENTER

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT