Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 41 Tahun 2017

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG BAB III KETENTUAN PENYELENGGARAAN IMB BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Enrekang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Enrekang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Enrekang

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2017

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Enrekang

Bidang

Halaman ini telah diakses 458 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Enrekang Nomor 41 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2017
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu diatur tugas dan kewenangan perangkat daerah dalampenyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung; c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi, perlu BUPATI ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENREKANG, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu diatur tugas dan kewenangan perangkat daerah dalampenyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung; c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi, perlu BUPATI ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENREKANG, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu diatur tugas dan kewenangan perangkat daerah dalampenyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung; c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi, perlu - 2 - diatur ketentuan mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Enrekang 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Enrekang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; - 3 - 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 14); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 4); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG BAB III KETENTUAN PENYELENGGARAAN IMB BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . NOMOR 41 TAHUN 2017 181

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521