Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2019

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

• Ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan penyandang Disabilitas,meliputi : a. tugas dan tanggungjawab PemerintahDaerah; b. kesamaan kesempatan; c. Aksesibilitas; d. Rehabilitasi; e. Bantuan Sosial; f. Pemeliharaan TarafKesejahteraan Sosial; g. tanda-tanda khusus bagi Penyandang Disabilitas; h. partisipasi dan peran sertamasyarakat; i. penghargaan; j. pemberdayaan dan kemitraan k. sumber daya penyelenggara Perlindungan Penyandang l. Disabilitas; dan m. pembinaan dan pengawasan • Ruang lingkup pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas,meliputi: a. gangguan penglihatan; b. gangguan pendengaran c. gangguan bicara d. gangguan motorik danmobilitas e. cerebralpalsy; f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif; g. Autis h. Epilipsi i. tourettes syndrome; j. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan k. retardasimental. • Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, tempat tinggal dan aksesibilitas.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Dompu

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Dompu

Tanggal Penetapan

09 Juli 2019

Tanggal Pengundangan

10 Juli 2019

Tanggal Berlaku

10 Juli 2019

Sumber

BAGIAN HUKUM KABUPATEN DOMPU

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Dompu

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 994 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda kab dompu Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penyandang disabilitas
2019
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, BAGIAN HUKUM KABUPATEN DOMPU
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan; b. bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam memperoleh haknya di segala aspek kehidupan dan penghidupannya; c. bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam memperoleh haknya di segala aspek kehidupan dan penghidupannya, sehingga diperlukan pengaturan dengan PeraturanDaerah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyadang Disabilitas; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia • Ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan penyandang Disabilitas,meliputi : a. tugas dan tanggungjawab PemerintahDaerah; b. kesamaan kesempatan; c. Aksesibilitas; d. Rehabilitasi; e. Bantuan Sosial; f. Pemeliharaan TarafKesejahteraan Sosial; g. tanda-tanda khusus bagi Penyandang Disabilitas; h. partisipasi dan peran sertamasyarakat; i. penghargaan; j. pemberdayaan dan kemitraan k. sumber daya penyelenggara Perlindungan Penyandang l. Disabilitas; dan m. pembinaan dan pengawasan • Ruang lingkup pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas,meliputi: a. gangguan penglihatan; b. gangguan pendengaran c. gangguan bicara d. gangguan motorik danmobilitas e. cerebralpalsy; f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif; g. Autis h. Epilipsi i. tourettes syndrome; j. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan k. retardasimental. • Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, tempat tinggal dan aksesibilitas.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019. - • tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.; • Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrtif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dan penetapan besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana di maksud pada ayat (5) ditetapkan dalamPeraturan Bupati; • Ketentuan menenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati; • Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati; • Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dan bantuan hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; • Ketentuan mengenai persyaratan dan kualifikasi, tata cara pengenaan sanksi administratif, dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dalamPeraturan Bupati; • Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati; • Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati; • Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati; • Ketentuan mengenai informasi lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja PenyandangDisabilitas, diatur dalam Peraturan Bupati; • Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati; • Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1), diatur dalamPeraturan Bupati; • Ketentuan mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (4) diatur dalamPeraturan Bupati; • Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati; • Ketentuan mengenai tata cara Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati; • Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan peraturan perundangundangan; • Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati; • Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2), diatur dalamPeraturan Bupati; • Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati. • Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini. 60

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521