Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2016

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI BAB III PELAPORAN KEUANGAN BABV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pangkajene Sidenreng

Tanggal Penetapan

04 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2016

Tanggal Berlaku

04 Januari 2016

Sumber

BD.2016/NO.05

Subjek

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang

Halaman ini telah diakses 476 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Sidrap Nomor 05 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2016/NO.05
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
ABSTRAK:	bahwa sebagai tindak: Ianjul ketenluan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 64 Tahun 201� tentang Penerapan Standar Akuntarisi Pemerintahan Berbasis Akrual, maka perlu menetapkan Peraturan Rupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemcrintah Daerah Berbasis Akrual; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tarnbahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nornor '.28 Tahun 1999 tentang Penyelengguraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Ncpot.isrne (Lembaran Negara Republik lndoncsia Tahun 1999 Nomor 7S, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 3851}; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengclolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200"1 Nornor 66, T,unbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Duerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia. Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana telah bebcrapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tuhun 2004 tentang Pcrirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4438}; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemcrintah Nornor 8 Tahun 2006 teruang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2!1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614); 10. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar /\kuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 5165); 11. Perat.uran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah un 2006 tentang pcngelolaan keuangnn daerah sebagairnana Lelah beberapa kali diubah lerakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 lentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidcnreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lcmbaran Dacrah Nomor 11 Tahun 2007); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI BAB III PELAPORAN KEUANGAN BABV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016. NOMOR '? TAHUN 2016 5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2016

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT