Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 14 Tahun 2018

Penanggulangan Kemiskinan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Setiap Warga Miskin berhak mendapatkan kemudahan akses dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain: a. kecukupan pangan dan sandang; b. pelayanan kesehatan; c. pelayanan pendidikan; d. pelayanan kesejahteraan sosial; e. akses kesempatan kerja dan berusaha; f. kecukupan tempat tinggal layak huni; dan g. kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik; h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan

T.E.U.

Indonesia, Kota Pare-Pare

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Parepare

Tanggal Penetapan

14 September 2018

Tanggal Pengundangan

14 September 2018

Tanggal Berlaku

14 September 2018

Sumber

LD.2018/No.14, TLD No.138

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pare-Pare

Bidang

Halaman ini telah diakses 1208 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kesejahteraan rakyat
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2018/No.14, TLD No.138
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	a. bahwa penanggulangan kemiskinan harus diupayakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengurangi penduduk miskin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran sebagai landasan hukum dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337); 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Nasional sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185); 11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 9); 13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127). Setiap Warga Miskin berhak mendapatkan kemudahan akses dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain: a. kecukupan pangan dan sandang; b. pelayanan kesehatan; c. pelayanan pendidikan; d. pelayanan kesejahteraan sosial; e. akses kesempatan kerja dan berusaha; f. kecukupan tempat tinggal layak huni; dan g. kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik; h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018. 11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 14 Tahun 2018

Penanggulangan Kemiskinan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT