Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 1990

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENDIRIAN BAB III : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV : TUJUAN BAB V : MODAL BAB VI : PIMPINAN PERUSAHAAN BAB VII : KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA BAB VIII : KETENTUAN TARIF BAB IX : BADAN PENGAWAS BAB X : TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI BAB XI : TAHUN BUKU BAB XII : ANGGARAN PERUSAHAAN BAB XIII : LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN BAB XIV : LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN BAB XV : PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA BAB XVI : KEPEGAWAIAN BAB XVII : PENGAWASAAN BAB XVIII : PEMBUBARAN BAB XIX : KETENTUAN PERALIHAN BAB XX : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pinrang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1990

Tempat Penetapan

Pinrang

Tanggal Penetapan

02 Juli 1990

Tanggal Pengundangan

24 September 1990

Tanggal Berlaku

24 September 1990

Sumber

LD.1990/NO.12

Subjek

AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pinrang

Bidang

Halaman ini telah diakses 601 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab Pinrang Nomor 12 Tahun 1990.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
1990
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.1990/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
ABSTRAK:	a. bahwa air adalah salah satu jenis kabu tuhun pokok menusia dalam memenuhi hubungan kerperluannya sehari-hari, sebab itu diperlukan air yang bersih dan terhindar dari berbagai kemungkinan pencemaran b. bahwa untuk memperoleh air bersih sebagaiamana dimaksud pada huruf a di atas, diperlukan adanya sarana-sarana produksi dan distribusi yang dikelola melalui perusahaan daerah air minum c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapakan peraturan daerah tentang pendirianperusahaan daerah air minum 1. undnag-undnag nomor 29 tahun 1959 tentang pembentuakan daerah-daearah tingkat ii di sulawesi (lembaran negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 1822). 2. undang-undnag nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah (lembaran negara tahun 1962 nomor 10, tambahan lembaran negara nomor 2387); 3. undang-undang nomor 56 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah ( lembaran negara tahun 1974 nomor 38, tambahan lembaran negara nomor 3037); 4. peraturan pemerintahan nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah )lembaran negara tahun 1975 nomor 5) 5. peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 1974 tentang bentuk peraturan daerah; 6. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1983 tanggal 1 juli 1983 tentang pedoman kerja sama antara perusahaan daerah dengan pihak ketiga 7. peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 1984 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah di lingkungan pemerintah daerah 8. keperaturan menteri dalam negeri nomor 536-666 tahun 1984 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan derah di lingkungan pemerintah derah: 9. surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri pekerjaan umum nomor 3 tahun 1984 dan nomor 26/kpts/1984 tentang prosedur pengudulan pengadaan proyek air bersih, pengelolaan sementara dan penyerahan pengelolaannya; 10. surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan pekerjaan umum nomor 4 tahun 1984 dan nomor 27/kpts/1984 tentang pembinaan perusahaan daerah air minum 11. instruksi menteri dalam negeri nomor 32 tahun 1980 tentang pelaksanaan ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan pengeolaan perusahaan daerah air minum 12. instruksi gubernur kepala daerah tingkat i sulawesi selatan nomor 539/3093/serekda tanggal 12 oktober 1987 tentang pembentukan perusahaan air minum dengan peraturan daerah BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENDIRIAN BAB III : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV : TUJUAN BAB V : MODAL BAB VI : PIMPINAN PERUSAHAAN BAB VII : KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA BAB VIII : KETENTUAN TARIF BAB IX : BADAN PENGAWAS BAB X : TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI BAB XI : TAHUN BUKU BAB XII : ANGGARAN PERUSAHAAN BAB XIII : LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN BAB XIV : LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN BAB XV : PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA BAB XVI : KEPEGAWAIAN BAB XVII : PENGAWASAAN BAB XVIII : PEMBUBARAN BAB XIX : KETENTUAN PERALIHAN BAB XX : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1990. 11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521