Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2018

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang: Laporan Keuangan; Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Saldo Akun; Calk.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Aceh Tengah

Nomor

Bentuk

Qanun

Bentuk Singkat

QANUN

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Takengon

Tanggal Penetapan

16 Agustus 2018

Tanggal Pengundangan

16 Agustus 2018

Tanggal Berlaku

16 Agustus 2018

Sumber

LD.2018/NO.46

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 687 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Q_2_2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

apbk
2018
Qanun NO. 2, LD.2018/NO.46
Qanun TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintaah Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRK, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemkab. Aceh Tengah kepada masyarakat dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/871/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kab. Aceh Tengah tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Perbup Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Mo.9 Tahun 2015, Bupati mengajukan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK kepada DPRK dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No.7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang No.12 Tahun 1985; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; Undang-Undang No.28 Tahun 1999; Undang-Undang No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang No.15 Tahun 2004; Undang-Undang No.33 Tahun 2004; Undang-Undang No.11 Tahun 2006; Undang-Undang No.28 Tahun 2009; Undang-Undang No.12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013; Qanun Kab. Aceh Tengah No.6 Tahun 2016; Qanun Kab. Aceh Tengah No.4 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Tengah No.21 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur tentang: Laporan Keuangan; Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Saldo Akun; Calk.
CATATAN:	Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018. 12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2018

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT