Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017

Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

- Peraturan Menteri ini mengatur beberapa hal antara lain sebagai berikut: 1. Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang antara lain barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak antara lain: beras dan gabah, Jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayursayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi. 2. Kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Kriteria ini dapat dilakukan penyesua1an setelah mendapat usulan dari kementerian pembina sektor terkai

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

116/PMK.010/2017

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

15 Agustus 2017

Tanggal Pengundangan

16 Agustus 2017

Tanggal Berlaku

15 September 2017

Sumber

BN.2017/NO.1136, jdih.kemenkeu.go.id : 5 hlm.

Subjek

PERPAJAKAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 26118 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PMK Nomor 116 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PMK No. 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Mencabut :

653/KMK.03/2001 tentang Barang-Barang Kebutuhan Pokok yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
521/KMK.1/2001 tentang Penyerahan Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - TIDAK DIKENAI - BARANG KEBUTUHAN POKOK
2017
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 116/PMK.010/2017, BN.2017/NO.1136, jdih.kemenkeu.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
ABSTRAK:	bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUXIV/2016, perlu mengganti ketentuan mengenai jenis barang kebutuhan pokok yang atas impor dan/atau penyerahannya tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a PP 1 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.4) - Peraturan Menteri ini mengatur beberapa hal antara lain sebagai berikut: 1. Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang antara lain barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak antara lain: beras dan gabah, Jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayursayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi. 2. Kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Kriteria ini dapat dilakukan penyesua1an setelah mendapat usulan dari kementerian pembina sektor terkai
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017. Peraturan Menteri ini mencabut 653/KMK.03/2001 Peraturan Menteri ini mencabut 521/KMK.1/2001 - 10 HLM, Lampiran halaman 6-10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521