Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2019

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN;TERDIRI DARI IV BAB DAN 11 PASAL; MENGATUR HAL-HAL POKOK SEBGAOI BERIKUT: 1. KETENTUAN UMUM; 2. KEWENANGAN BUPATI; 3. PENDELEGASIAN KEWENANGAN; 4. KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Tanjung

Tanggal Penetapan

08 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

08 Januari 2019

Tanggal Berlaku

08 Januari 2019

Sumber

SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 656 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP Lombok Utara No 3 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN
ABSTRAK:	-bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, maka perlu dilakukan pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian oleh Bupati kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara; -bahwa Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-Surat dan Mutasi Kepegawaian Kepada Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003. PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN;TERDIRI DARI IV BAB DAN 11 PASAL; MENGATUR HAL-HAL POKOK SEBGAOI BERIKUT: 1. KETENTUAN UMUM; 2. KEWENANGAN BUPATI; 3. PENDELEGASIAN KEWENANGAN; 4. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019. TIDAK ADA TIDAK ADA 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2019

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT