Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 42 Tahun 2015

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PERMOHONAN IZIN BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB V TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG TELAH KADALUWARSA BAB VII TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI BAB VIII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI BAB IX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 42 Tahun 2015 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tana Toraja

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Makale

Tanggal Penetapan

17 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

17 Desember 2015

Tanggal Berlaku

17 Desember 2015

Sumber

BD.2015/NO.42

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Bidang

Halaman ini telah diakses 438 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

42.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2015/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakarl Ketentuar:t Pasa.l 14 ayat (4), Pasd 77 ayat (3), Pasal 2l ayat (3), Pasal 28 ayat (7), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksan aran Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora.ia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-L/ndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanl3 pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51187), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan tJndang-Undang Nomor 9 Tahun 2OlS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tah.un 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (1 ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 9. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Carn Perbaikan dan perbaikan Insentifpemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (L (Lembaran N negara R liIndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Duerah, sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14.Peraturan Dacrah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 10), sebagian telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tuna Toraja Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 7 TErtentu (Lembah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 8); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toruja Nomor 2 Tahun 2012 tentang Fembentuk n Organisasi si Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pelayanan Pelayanan Terpadu Kabupaten Tana Toraja (Lembaran daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2012 Nomor 2); 17.Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenanganperizinan dan nonperizinan Kepada Kantor Pelayanan Pelayanan Terpadu Kabupaten Tana Toraja; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PERMOHONAN IZIN BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB V TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG TELAH KADALUWARSA BAB VII TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI BAB VIII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2015. NOMOR 42 TAHUN 2015 10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 42 Tahun 2015

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT