Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2015

TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TATA LAKSANA BAB IV PENERIMAAN DAN PENYETORAN BAB V TATA CARA PENYETORAN BAB VI WAKTU PENYETORAN BAB VII PENATAUSAHAAN PENERIMAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tana Toraja

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Makale

Tanggal Penetapan

16 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2015

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Bidang

Halaman ini telah diakses 375 kali

FILE-FILE PERATURAN

36.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA PEI'TYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK:

a.bahwakelancaranpenyetoranpenerimaandaerahkeRekening Kas Umum Daerah merupakan faktor yang dapat memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asti Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah KabuPaten Tana Toraja;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 2. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4 186); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan 3. Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20O4 tentang perbendaharaan 4.Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahal l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 6 danRetribusiDaerah(LrmbaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201l tentang Pembentukan 7 (Lembaran Negara Republik Peraturan Perundang-undangan IndonesiaTahun2ollNomor32,TambahanlrmbaranNegara Republik lndonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 8 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan trmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali' terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20I5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l*mbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (le mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 I Tahun 20 l0 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentanB Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor I Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor l0 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2Ol1 tentang Bea Perolehan tlak Atas Tanah dan Bangunan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2Ol I tentang Paj ak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangar Jalan, Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah; 16. Peraruran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2Ol I tentang Retribusi Jasa Umum; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2O1l tentang Retribusi Jasa Usaha; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2O11 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor i Tahun 2011 tenrang pajak Hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan, Pajak Reklame, pajak penerangan Jatan, pajal< Mineral Bukan i,ogam aan Batuan, pajak parkir dan pajal< Air Tanah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2Ol3 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TATA LAKSANA BAB IV PENERIMAAN DAN PENYETORAN BAB V TATA CARA PENYETORAN BAB VI WAKTU PENYETORAN BAB VII PENATAUSAHAAN PENERIMAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 36 TAHUN 2015
9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521