Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2015

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB IV STANDAR MUTU DAN LABEL BAB V PENGELOMPOKAN, JENIS ATAU PRODUK BAB VI PENDISTRIBUSIAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN BAB VII PERMOHONAN SIUP-MB BAB VIII JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN DATA/INFORMASI BAB IX PENYIMPANAN BAB X TIM PENGAWASAN TERPADU BAB XI LARANGAN BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2015 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tana Toraja

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Makale

Tanggal Penetapan

05 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

05 Desember 2015

Tanggal Berlaku

05 Desember 2015

Sumber

BD.2015/NO.34

Subjek

KESEHATAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Bidang

Halaman ini telah diakses 342 kali

FILE-FILE PERATURAN

34.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2015/NO.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK:

a. bahwa pengendalian dan pengendalian terhadap produksi, penjualan dan / atau penjualan minuman masuk sangat penting artinya dalam rangka memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan masyarakat dari lembab terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol; b. bahwa untuk mengunjungi kepariwisataan daerah, obat Minuman Beralkohol yang dijual oleh pengecer mau yang langsung diminum di tempat wajib dikendalikan dan diwasi; c. bahwa didasarkan ketentuan Fasal 7 Peraturan Presiden Nomer 74 tentang Pengendalian dan Perawatan Minuman Beralkohol, Bupati menemukan penjualan don / atau peralatan minuman beralkohol di tempat tertentu dan melakukan pengendalian dan pengendalian terhadap produksi, peralatan dan penjualan minuman masuk untuk kebutuhan adat istiadat dan acara keagamaan; d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana huruf b, dan huruf c, perlu menemukan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 19Ss tentang pen6Jusutan, penuntutan, dan peradilan Tindak pidana Eko nomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrrn 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor gO1} sebagaimana telah berapa kali diubah tera_ldrir dengan Peraturan Pemerintah pengganti IJndang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lg7l Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara. Republil< Inclonesia Nomor 2966); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Peml-rentr-rkan Daerah-Daeratr Tingkat II di Sula..vesi (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun l9S9 Nomor 74, Tantbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun lgg5 tentang I(epabeanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah. diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O06 (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Re pnblik Indont'sia nomor 4661); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-IJnd61g Nomor 39 tahun 2OO7 (l,embaran Negara Republik Indnesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 5. Undang-Undang Nomor B Tahun 1999 tentang Perlindungan l(orrsrlmen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Norror ll, Tambahan l.embaran Negara Republil< Indonesia Nomor 4916); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pernbentukan peraturan perunclang_undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OI2 tentang Pangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 227, Tambahal Lembaran Negara \- Republik Indonesia Nomor 5360); 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (l-ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 55 12); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58., Tambahan l,e mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor '79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Neg:rra Republik Indonesia Nomor 4592); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 tentang Standardisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 13. Peraturan presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penge,rdalian dan pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja (l,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 3); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tora.ia Tahun 2011 Nomor 08);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB IV STANDAR MUTU DAN LABEL BAB V PENGELOMPOKAN, JENIS ATAU PRODUK BAB VI PENDISTRIBUSIAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN BAB VII PERMOHONAN SIUP-MB BAB VIII JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN DATA/INFORMASI BAB IX PENYIMPANAN BAB X TIM PENGAWASAN TERPADU BAB XI LARANGAN BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2015.
NOMOR 34 TAHUN 2015
30 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2015

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT