Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018

PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN 2018

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun 2018 adalah : Nam a Pangkat/Gol NIP : Dra. Hj. JUMLIATI, M.Si : Pembina Utama Muda, IV/ c : 19601231 198903 2 042 KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sblaku Bendahara Umum Daerah. Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah : �am a : Hj. ARIYAN1 TALIB, S. Sos Pangkat/Gol : Penata Tk. I, IIl/d NIP : 19700312 199003 2 002 Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud diktum Kedua, dilaksanakan apabila Bendahara Umum Daerah sewaktu-waktu tidak dapat �elaksanakan tugas dikarenakan izin, cuti, sakit atau tugas luar dan atas persetujuan Bendahara Umum Daerah. Kuasa Bendahara Umum Daerah Wajib menyampaikan register SP2D yang ditandatanginya setelah Bendahara Umum Daerah kembali melaksanakan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN 2018

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Pangkajene

Tanggal Penetapan

02 Januari 2018

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Bidang

Halaman ini telah diakses 466 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Kep Bup No.4 th 2018 PANGKAJENE KEPULAUAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN 2018
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan anggaran maka perlu ditetapkan pejabat yang menandatangani Surat Pencairan Dana (SP3D) Tahun Anggaran 2018; b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2018; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan kepulauan dan Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1822) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Nomor : 4 Tahun�2018 Tanggal z: ](mUClft :Zol& ,... \ . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I1mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); · 9. Peraturan Pemerinta.h Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, TambahanLembaran Negara Republik Ii!idonesia Nomor 4738); 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran] Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan • Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ! tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; i 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan [Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10); 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahunl 2016 Nomor 4); 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkaje�e dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 4 ); 15 Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung ! jawab Keuangan Daerah (Serita Daerah Tahun 2008 Nomor 11); Nomor : Jt Tahun 2018 Tanggal ,?�· ' t"...·..,...._,',••.. �rJ.,, 16. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 93); 17. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Uraian Togas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2016 I Nomor 81); 1 8. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 78); Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun 2018 adalah : Nam a Pangkat/Gol NIP : Dra. Hj. JUMLIATI, M.Si : Pembina Utama Muda, IV/ c : 19601231 198903 2 042 KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sblaku Bendahara Umum Daerah. Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah : �am a : Hj. ARIYAN1 TALIB, S. Sos Pangkat/Gol : Penata Tk. I, IIl/d NIP : 19700312 199003 2 002 Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud diktum Kedua, dilaksanakan apabila Bendahara Umum Daerah sewaktu-waktu tidak dapat �elaksanakan tugas dikarenakan izin, cuti, sakit atau tugas luar dan atas persetujuan Bendahara Umum Daerah. Kuasa Bendahara Umum Daerah Wajib menyampaikan register SP2D yang ditandatanginya setelah Bendahara Umum Daerah kembali melaksanakan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . NOMOR 4 TAHUN 2018 3 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521