Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2017

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1 Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah Rp 971.859.753.605,76 b. Dana Perimbangan Rp 1.992.747.630.282,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 582.042.771.557,30 Rp 3.546.650.155.445,06 2 a. 1) Belanja Pegawai Rp 1.265.416.038.170,00 2) Belanja Bunga Rp 583.283.988,69 3) Belanja Subsidi Rp - 4) Belanja Hibah Rp 76.328.270.950,00 5) Belanja Bantuan Sosial Rp 47.161.000,00 6) Belanja Bagi Hasil Rp - 7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 1.097.743.000,00 8) Belanja Tidak Terduga Rp 82.616.150,00 Rp 1.343.555.113.258,69 b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp 185.063.908.996,00 2) Belanja Barang Rp 1.115.184.992.271,00 3) Belanja Modal Rp 634.536.951.557,00 R p 1.934.785.852.824,00 Jumlah Belanja R p 3.278.340.966.082,69 Surplus/ (Defisit) R p 268.309.189.362,37 3 Pembiayaan a. Penerimaan Rp 144.735.329.987,36 b. Pengeluaran Rp 239.635.668.579,00 R p (94.900.338.591,64) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan R p 173.408.850.770,73

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2017 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

T.E.U.

Indonesia, Kota Makassar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

26 September 2017

Tanggal Pengundangan

26 September 2017

Tanggal Berlaku

26 September 2017

Sumber

BD.2017/NO.25

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Makassar

Bidang

Halaman ini telah diakses 669 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI MAKASSAR NOMOR 25 TH 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Anggaran pendapatan dan belanja daerah
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD.2017/NO.25
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan KabupatenKabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026); 25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7); 26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 8); 27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertaggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 2); 28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 64); 29. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014); 30. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014); 31. Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 96). 1 Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah Rp 971.859.753.605,76 b. Dana Perimbangan Rp 1.992.747.630.282,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 582.042.771.557,30 Rp 3.546.650.155.445,06 2 a. 1) Belanja Pegawai Rp 1.265.416.038.170,00 2) Belanja Bunga Rp 583.283.988,69 3) Belanja Subsidi Rp - 4) Belanja Hibah Rp 76.328.270.950,00 5) Belanja Bantuan Sosial Rp 47.161.000,00 6) Belanja Bagi Hasil Rp - 7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 1.097.743.000,00 8) Belanja Tidak Terduga Rp 82.616.150,00 Rp 1.343.555.113.258,69 b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp 185.063.908.996,00 2) Belanja Barang Rp 1.115.184.992.271,00 3) Belanja Modal Rp 634.536.951.557,00 R p 1.934.785.852.824,00 Jumlah Belanja R p 3.278.340.966.082,69 Surplus/ (Defisit) R p 268.309.189.362,37 3 Pembiayaan a. Penerimaan Rp 144.735.329.987,36 b. Pengeluaran Rp 239.635.668.579,00 R p (94.900.338.591,64) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan R p 173.408.850.770,73
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017. 5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2017

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT