Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 40 Tahun 2017

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, MAKSUD TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN 3. KEWENANGAN 4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI 5. PERENCANAAN 6. SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN 7. SUMBER DAYA MANUSIA 8. KELEMBAGAAN 9. KOORDINASI 10. KERJA SAMA DAN KEMITRAAN 11. PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 12. LARANGAN DAN SANKSI 13. INSENTIF 14. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 15. PEMBIAYAAN 16. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 40 Tahun 2017 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantaeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Bantaeng

Tanggal Penetapan

05 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

05 Januari 2017

Tanggal Berlaku

05 Januari 2017

Sumber

BD.2017/NO.40

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 352 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bantaeng No 40 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2017/NO.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu serta efektifitas pengendalian pembangunan, diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 14. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah; 15. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional; 16. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Mekanisme Perencanaan dan Sistem Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 4); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 ); 19. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 39 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 39); 20. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 48).
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, MAKSUD TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN 3. KEWENANGAN 4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI 5. PERENCANAAN 6. SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN 7. SUMBER DAYA MANUSIA 8. KELEMBAGAAN 9. KOORDINASI 10. KERJA SAMA DAN KEMITRAAN 11. PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 12. LARANGAN DAN SANKSI 13. INSENTIF 14. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 15. PEMBIAYAAN 16. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017.
15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 40 Tahun 2017

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT