Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2018

PEDOMAN PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN PIMPINAN/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN PIMPINAN/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jeneponto

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Bontosunggu

Tanggal Penetapan

06 Februari 2018

Tanggal Pengundangan

07 Februari 2018

Tanggal Berlaku

07 Februari 2018

Sumber

BD.2018/NO.5

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Bidang

Halaman ini telah diakses 567 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_NOMOR_5_TAHUN_2018_TENTANG_PEDOMAN_PERJALANAN_DINAS_PERANGKAT_DESA (1).doc

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN-PERJALANAN-DINAS-KEPALA-DESA, PERANGKAT-DESA, DAN-PIMPINAN/ANGGOTA-BADAN-PERMUSYAWARATAN-DESA-LINGKUP-PEMERINTAH-KABUPATEN-JENEPONTO

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2018/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN PIMPINAN/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu mengatur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 19. Peraturan Menteri Keuangan Rebuplik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2018.
17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521