Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2003

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DAM PESISIR DALAM WILAYAH KABUPATEN SELAYAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sasaxan pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir adalah : a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya dengan manusia sebagai penikmat manfaat dari kelestarian Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya; b. Terjaminnya kepentingan generasi kini dan generasi masa depan; c. Terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya; d. Terhindarnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnva akibat usaha dari dalam maupun dari luar;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2003 tentang PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DAM PESISIR DALAM WILAYAH KABUPATEN SELAYAR

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Selayar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Benteng

Tanggal Penetapan

03 Desember 2003

Tanggal Pengundangan

03 Desember 2003

Tanggal Berlaku

03 Desember 2003

Sumber

LD.2003/NO.23

Subjek

SUMBER DAYA ALAM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Selayar

Bidang

Halaman ini telah diakses 619 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Selayar Nomor 16 Tahun 2003.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

sumber daya alam

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2003/NO.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DAM PESISIR DALAM WILAYAH KABUPATEN SELAYAR

ABSTRAK:

a. bahwa Selayar sebagai kabupaten kepulauan dimana lautnya sangat luas dengan kekayaan sumber daya alam lautnya merupakan asset kekayaan daerah yang memegang peranan besar mendukung pembangunan Kabupaten Selayar; b. bahwa asset kekayaan laut yang besar dengan pemanfaatan yang tidak terkendali akan berdampak rusaknya sumber daya alam. laut dan Pesisir serta ekosistemnya yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Selayar, maka dipandang perlu dibuat peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut dan Pesisir serta ekosistemnya ; c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu dibuat perundang-undangan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam laut dalam. wilayah Kabupaten Selayar yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 3J Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ; 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar Sebagai Daerah Otonom.
Sasaxan pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir adalah : a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya dengan manusia sebagai penikmat manfaat dari kelestarian Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya; b. Terjaminnya kepentingan generasi kini dan generasi masa depan; c. Terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya; d. Terhindarnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnva akibat usaha dari dalam maupun dari luar;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2003.
10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2003

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DAM PESISIR DALAM WILAYAH KABUPATEN SELAYAR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT